Diskusi Akademik Fakultas Hukum, Menyoal Pro-Kontra Cuti Petahana dalam Masa Kampanye.

3. Rafani - Diskusi Hukum

Jumat (9/9), diskusi akademik digelar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Senat Fakultas Hukum Untad itu mengusung tema, “Pro-Kontra Cuti Petahana dalam masa kampanye, Haruskah ?”

Diskusi yang diikuti puluhan mahasiswa dan dosen tersebut diawali dengan Key Not Speaker, Dr.  Aminuddin Kasim, SH, MH. Dalam sajian pembahasannya mengenai issu yang diangkat dalam diskusi, Dr. Aminuddin, menggungkapkan bahwa pro dan kontra mengenai cuti kampanye bagi calon gubernur petahana ini mencuat dari Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang mengajukan yudisial review atas undang-undang yang mengatur tentang cuti kampanye tersebut.

Menurutnnya ini hal yang menarik untuk didiskusikan di kalangan mahasiswa hukum. Issu ini menarik, bahwa yang menjadi perdebatan, apakah cuti kampanye bagi petahana itu sesuatu kewajiban atau sekedar hak yang boleh saja dijalankan dan boleh saja tidak ? Sementara, Masih menurutnya, keberatan Ahok selaku gubernur merasa dirugikan hak kontitusionalnya selaku Gubernur DKI yang masih aktif menjalankan amanah rakyat.

Sajian pembuka itu, disambut oleh argumentasi sejumlah dosen dan mahasiswa. Hadir argumentasi dosen yang pro, cuti kampanye merupakan sebuah keharusan. Dan hadir juga argumentasi kontra. Masing masing memiliki argumentasi hukum yang kuat dan memiliki landasan berfikir yang argumentatif.

Leli Tibaka, SH,MH, salah satu dosen yang ikut memberikan argumentasinya. Sedikit berbeda dengan dosen yang lain. Leli, begitu sapaan akrabnya menyampaikan buah pikirannya terkait issu yang diangkat dalam diskusi tersebut. Menurutnya, cuti kampanye adalah kewajiban bagi petahan. Jika tidak cuti, cenderung abuse of power. Dalam hal ini akan menyahgunakan kewenanganannya sebagai gubernur dalam kepentingan kampanye. “ini akan abuse of power” jika tidak dibatasi kewenangannya. Hadirnya konstitusi memiliki dua fungsi, membatasi kekuasaan tapi juga mengaga hak asasi manusia,” ungkapnya dihadapan peserta diskusi.

Sehingga menurutnya, yang jadi persoalan hukum yang sangat penting adalah durasi masa kampanye. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU disebutkan masa cuti kampanye selama 4 bulan. Dan bagi calon petana, sangat dirugikan hak konstitusionalnya jika durasi cutinya diharuskan mengikuti waktu yang terlalu lama. Sementara menurutnya, ada tugas gubernur yang tidak boleh digantikan oleh pelaksana tugas, misal pembahasan APBD  dan tugas lainnya yang teramat penting mengenai kebijakan-kebiajak strategis.

Diakhir argumentasinya, ia berharap diskusi-diskusi seperti ini terus hidup sehingga nuansa akademik di fakultas bisa terus maju, berkembang hingga kualitas mahasiswa hukum bisa menjadi yang terbaik. “Kita berharap tentunya, diskusi-diskusi semacam ini terus berlanjut, sehingga kemahiran argumentasi dan analisis hukum mahasiswa kita terus terasah. Dan nuansa akademik di fakultas ini bisa terus hidup,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung yang sangat hangat dengan nuansa akdemik yang cukup kental tersebut merupakan inisiasi dan kerja sama anatara Vikon Fakultas Hukum Untad dan Pusat kajian Hukum Untad. Nasrullah Muhammadong, SH, LLM, selaku Koordinator Vikon, manyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari amanah Mahkamah Konstitusi. Bahwa setiap kasus-kasus yang menjadi issu hangat harus didiskusikan oleh para akademisi di kampus.

Disampaikannya juga, diskusi kali ini didokumentasikan dalam bentuk video dan akan dikirim ke Kahkamah Konstitusi, untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kasus yang sementara ditangani MK saat ini. “video diskusi ini akan kita kirim ke MK, sebagai bahan pertimbangan dan wawasan, bahwa di daerah juga ada pikiran-pikiran jernih dan konstruktif dalam mmeberi solusi atas masalah hukum yang ada,” ujaranya. Ash/Rf