Pancasila ; Sumber Hukum dalam Bernegara dan Sumber Nilai dalam Berbangsa.

Leli TIbaka SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
Leli TIbaka SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Para pendiri bangsa telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai Falsafah Negara. Kesepakatan itu merupakan niatan mulia untuk mendirikan negeri ini dengan pondasi yang kokoh. Membangun negara yang berperadaban dijadikan cita utamanya. Namun, cita-cita kebangsaan itu kini seakan surut ditelan masa. Degradasi segala dimensi kehidupan bangsa terjadi dimana-mana. Apakah Pancasila masih mampu menjawab tentangan zaman ? atau sekedar momentum perayaan seremonial yang dilaksanakan setiap tahunnya ? berikut kami sajikan, wawancara khusus Reporter Media Tadulako bersama Leli TIbaka SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Menurut Ibu, apa makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegra?

Tatkala ingin memahami secara mendalam, apa makna Pancasila, maka perlu terlebih dahulu membedah, dimana posisi pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum, posisi Pancasila diterjemahkan dalam dua faham. Pertama, faham  yang menempatkan pancasila sebagai Staats Fundamental Norm, yang bermakna nomra dasar negara. Pada faham ini cenderung menempatkan secara positifis, bahwa pancasila adalah norma yang paling tinggi dalam hirarki peraturan perundang undangan di Indonesia.

Sementara, faham lain  menempatkan Pancasila sebagai Grund Norm, yang bermakna pancasila sebagai norma dasar. Dalam faham  ini, selain Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum secara postifis, sebanarnya pancasila jauh lebih luas dari itu, yakni dapat menjadi landasan filosifis negara, sumber nilai dalam bernegara dan menjadi jiwa kepribadian bangsa.

Kalau kita ingin membedah lebih dalam lagi, ada perbedaan mendasar antara Pancasila sebagai Staats Fundamental Norm dan Pancasila sebagai Grund Norm. perbedaannya,  Salah satu karasteristik  grund norm adalah tidak muda berubah. Dari zaman kemerdekaan hingga kini, Pancasila belum mengalami perbuahan. Sementara Staats Fumndamental Norm cenderung dapat mengalami perubahan tatkala ada revolusi dan lain sebagainya.

Selain telaah teoritis diatas, kita juga dapat memahami Pancasila dalam telaah historis. Dimana saat sidang-sidang di BPUPKI, Radjiman selaku Ketua BPUPKI telah bertanya kepada forum, Negara Indonesia ini didirikan atas dasar apa ? Soekarno juga mengungkapkan, Apa yang harus dijadikan sebagai Phiilosofiphy Grondsleg atau landasan falsafah negara ? disiutulah pancasila yang ditempatkan sebagai pondasi utama negara.

Dari uraian pemahaman diatas, maka dapat kita tarik satu catatan penting, bahwa dalam kehidupan bernegara pada konteks hukum, pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan dalam kehidupan berbangsa, Pancasila menjadi landasan filosofis negara atau sumber nilai dalam kehidupan berbangsa.

Maka, saat pancasila telah disepakati sebagai sumber dari sgeala sumber hukum, disitulah segala produk peraturan perundang-undangan dalam setiap levelnya, harus senantiasa merujuk pada landasan pancasila. Bagaimana kalau kemudian ada peraturan perundang-undangan yang menyalalahi pancasila atau tidak sesuai dengan pancasila ? maka itu bertentangan serta sudah seharusnya dapat diuji dan dibatalkan.

 

Dalam pandangan ibu, sejauh apa peran Pancasila dalam kehidupan sosial ?

Pada uraian sebelumnya sudah kita perbincangkan, bahwa Pancasila sebagai landasan filosifis bernegara. Dengan demikian, Panacasila merupakan rujukan atau sumber nilai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka tak ada kata lain yang tepat, bahwa Pancasila merupakan jiwa kepribadian bangsa.

Sejarah telah berkata, sebagaimana ungkapan Soekarno, Pancasila ini tidak muncul sendirinya, pancasila ini bukanlah warisan penjajah, tapi Pancasila digali dari kepribadian bangsa. Sehingga, inilah jiwa bangsa Indonsia, Pancasila.

Salah satu nilai penting dalam Pancasila, terdapat pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai utama yang teramat penting dalam jiwa kepribadian bangsa adalah nilai ketuhanan. Negara Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai ketuhanan menjadi nilai yang prinsip dan fundamental dalam menata kehidupan sosial. Hal Itu kemudian dijabarkan dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang muatannya mengakui setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajarannya masing masing di Indonesia. Untuk apa ? sebagai rujukan utama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama tidak boleh terlepas dari kehidupan bangsa dan negara, sebab ia menjadi jiwa kepribadian bangsa.

Nilai selanjutnya yang juga penting, tertuang pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. ada dua frasa penting di dalamnya, Adil dan Beradab. Ini merupakan nilai yang bermuatan sangat fundament. Nilai-nilai keadilan dalam setiap level penyenggaraan negara harus terilhami. Terlebih lagi pada penegakan hukum, harus menegakkan prinsip keadilan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, nilai beradab, hal ini kemudian tidak lepas dari etika. Etika berbangsa dan benerga semestinya menjadi rujukan nilai dalam kehidupan sosial kita.

Di sila ketiga, menyimpan nilai persatuan. Di sila keempat termaktub nilai musyawarah, di sila ke lima tertuang nilai keadilan sosial bagi seleuruh rakyat Indonesia. lima sila dalam pancasila inilah yang menjadi sumber nilai untuk menata kehidupan sosial kita di bumi pertiwi.

Tadi kita sudah bicara pada tataran idealitas,  lantas bagaiamana pada level realitas,
Apakah Pancasila benar-benar telah menjadi landasan nilai berbanga dan bernegara ?

            Nah, itulah problemnya. Kalau dalam bahasa hukum, Das Sollen dan Das Sein. Das Sollennya sudah sangat ideal, namun, Das Seinnya masih jauh dari ukuran yang semestinya. Jika kita diberi ruang untuk menyoroti nilai mana yang sangat memprihatinkan. Setidaknya kita dapat melihat dengan mata kita. Nilai persatuan kita masih sangat lemah. Letupan konfilk di negera ini tidaklah sedikit. Mulai dari konflik antar desa, konflik antar suku, konflik agama, hingga konflik kepentingan di kalangan elit politik. Bibit-bibit perpecahan seakan hadir dimana-mana. Toleransi kita masih sangat kurang. Padahal refrensi nilai  dalam pancasila dengan sangat tegas, persatuan Indonesia, namun seakan menjadi pajangan belaka.

Juga menjadi perhatian kita berasama, soal keadilan. Dalam tataran tealitas. Sepertinya keadilan di negara kita masih seperti pisau. Yang sangat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Banyak kasus di negeri ini yang tak kunjung tuntas, sebab terdugannya adalah oknum yang berduit, atau punya kelompok elit yang berkelas. Sementara kasus yang dialami rakyat miskin dengan cepat diusut dan bahkan sering mendapatkan perilaku tidak adil oleh aparat penegak hukum. Cerminan keadilan di negeri ini sudah seharusnya di evaluasi secara serius. Tidak boleh dianggap sebagai persoalan kepentingan belaka yang menjadikan negeri ini semakin terpuruk.

Satu point lagi yang mendapat sorotan tajam yang perlu dibenahi, ialah etika. Meski telah menjadi jiwa kepribadian bangsa dan landasan nilai kehidupan sosial. Etika kita masih sangat jauh dari yang semestinya. Apalagi para pejabat nagara yang memakan uang rakyat. Dimana nilai etiknya ? apakah tidak malu merampas uang rakyat untuk kepentingam pribadi ? sungguh miris. Belum lagi praktik amoral lainnya yang terjadi dalam tatanan bernegara kita. Suap-menyuap seakan menjadi lumrah. Saling menghasut dan menghina seakan menjadi kebiasaan. Padahal nilai kepribadian bangsa kita tidaklah mengajarkan demikian.

Untuk mereposisi kembali nilai Pancasila agar terinternalisasi dalam tataran realitas kehidupan berbangsa, seperti apa ikhtiar yang bisa kita lakukan ?

Pada prinsipnya, ikhtiar ini harus menjadi tugas bersama, tugas semua orang dan tugas semua kita. Jika kita ingin lakukan ikhtiar secara massif. Diantaranya, mesti menghadirkan peran lembaga-lembaga yang berkepentingan. MPR harus kembali mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dengan lebih massif dan lebih baik. Penataran P4 seperti dahulu secara pribadi saya bersepekat, namun metodenya yang sedikit dipoles agar lebih menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Butir-butir pancasila itu penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyakat. Namun caranya yang harus lebih dinamis dan edukatif.

Di level pendidikan juga semestinya senantiasa berupaya. Muatan-muatan pendidikan kita harus lebih beorientasi pada pendidikan Akhlaq, pendidikan Pancasila, pendidkan budi pekerti, pendidikan tentang kepribadin bangsa yang harus terjewantah dalam setiap jiwa anak bangsa. Sekali lagi, harus dimasifkan dalam level pendidikan untuk menanamkan nilai-nilainya dalam tataran sosial.

Jika muncul pertanayaan lagi, bagaimana dengan hukum kita ? apakah hukum kita dapat menjadi sarana untuk memperbaiki tatanan sosial kita, dalam hal ini kembali mewujud pada nilai-nilai pancasila ? jawabannya bisa. Law Is The Tool Of Sicial Enginering, Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial.

Saat ini, saya sangat bersepakat dengan gagasan yang tengah digaungkan oleh Prof. Jimly Ash-Shiddiqie, tentang menghadirkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya regulasi yang mengatur tentang etik, bersama itu membentuk Peradilan Etik, Serta seluruh mekainisme dan perangkatnya dalam ruang hukum di Indonesia.

Saat ini undang-undang tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara belum ada. ini perlu segera direalisasikan dengan berbasis pada nilai Pancasila. Inilah bentuk kita mengkongkritkan nilai-nilai pancasila yang masih terlihat abstrak. Kita kongkritkan dalam bentuk norma. Perangkat hukum dari setiap nilai yang dinormakan itu harus ada, hingga terjewantah pada sistem peradilannya.

Akhirnya, persoalan etika yang menjadi jiwa dari raga bangsa ini, juga diatur dan dijamin oleh hukum . Untuk itu perlindungan nilai-nilai keagamaan, peradaban, persatuan, permusyawatan, hingga keadilan soasial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi wilayah sumber nilai dalam mengontrol tingkah etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kapada penyelenggara negara agar bisa kembali menginternalisasi nilai-nilai pancasila tersebut. Rf

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here