Reevaluasi Akademik, Pacu Layanan Prima Akademik.

_MG_9964

Setiap tahun ajaran baru, universitas dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas akademik, baik dari segi kualitas pelayanan mahasiswa maupun kelancaran proses perkuliahan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya dilakukan berbagai persiapan demi menyambut tahun ajaran baru ini. Crew Media Tadulako secara khusus berbincang seputar persiapan semester baru ini bersama Wakil Rektor Akademik, Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH, MH.

 

Berangkat dari Evaluasi

Dalam penyelengaraan pendidikan, seluruh civitas akademika tentunya berharap agar perkuliahan di setiap semester dari tahun ke tahun menjadi lebih baik.  Menurut Prof Sutarman, hal tersebut berangkat dari hasil evaluasi. Prof Sutarman mengatakan bahwa di setiap akhir semester ia berupaya untuk melakukan pertemuan dengan para wakil dekan bidang akademik dalam rangka evaluasi ini. Dari rapat inilah terungkap berbagai persoalan yang mungkin muncul disaat penyelenggaraan kegiatan perkuliahan pada semester sebelumnya.

“Saya sudah berusaha mengantisipasi sejak dini, untuk kedepannya agar jangan terjadi adanya hal-hal yang mengakibatkan kegiatan perkuliahan itu menjadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ujar Prof Sutarman.

 

Antara Remunerasi dan Tanggung Jawab Moral

Prof Sutarman menuturkan bahwa satu hal yang paling dikeluhkan oleh para wakil dekan bidang akademik menurut hasil pantauan mereka adalah berkaitan dengan persoalan remunerasi, terutama terhadap perkuliahan non reguler.

“Yang saya tahu bahwa mereka ini kumpul poin, tapi begitu poin yang dikumpulkan sudah cukup, tidak kepikiran lagi kesana. Perkembangan baru kemarin, muncul dosen itu mulai malas ketika mereka berpikir bahwa di fakultasnya saja sudah cukup. Poin yang dimaksud itu sudah cukup. Untuk apa lagi saya kesana? Padahal disana ada mahasiswa yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita harus layani,” ucapnya.

Mengatasi masalah ini, maka Prof Sutarman melalui hasil konsultasi dengan pihak SPI (Satuan Pengawasan Interen) dan dikomunikasikan dengan rektor, memutuskan bahwa di semester baru ini akan mencoba melibatkan dosen BLU untuk mengajar di non reguler.

“Kemarin dulu saya langsung menyurat ke dekan dan wadek akademik, untuk melibatkan dosen BLU mengajar di non reg, dengan ketentuan bahwa penanggung jawab mata kuliah itu tetap harus dosen yang mempunyai kualifikasi akademik. Jadi dosen PNS tetap harus sebagai penanggung jawab. Tentulah dia juga terlibat untuk memberikan kuliah, tetapi paling minim diharapkan penanggung jawab bisa mengarahkan dosen BLU untuk memberikan kuliah, sehingga disana bisa teratasi,” terang Prof Sutarman.

Meskipun begitu, menurutnya dosen-dosen BLU belum bisa dilibatkan dalam persoalan pembimbingan dan ujian skripsi serta ujian seminar, dikarenakan belum mempunyai pangkat akademik yang memadai, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dosen PNS.

Persoalan layanan pendidikan yang berkaitan dengan remunerasi ini tidak hanya terjadi di non reguler, namun juga di pasca sarjana. Prof Sutarman berharap agar masalah ini di pasca sarjana tidak sejauh apa yang dialami di non reguler.

“Karena yang mengajar disana itu profesor dan doktor. mereka itu orang yang mengerti, melekat tanggung jawab moral. Sehingga saya berharap dengan tingkat pendidikan profesor dan doktor yang mengajar disana, sekalipun ada indikasi, itu bisa teratasi,” tuturnya.

 

Masalah Administrasi

Berkaitan dengan jadwal akademik di reguler, Prof Sutarman mengakui bahwa pada prakteknya masih terjadi pergeseran dari jadwal yang sudah disusun, namun Guru Besar Ilmu Hukum ini berharap agar dosen tetap bisa memenuhi jumlah tatap muka yang sudah menjadi kewajiban mereka.

“Biasanya, nanti masuk pertengahan sampai akhir itu sudah berburu waktu. Jadi harapan saya bagusnya ketika sudah terjadwal, harusnya aktivitasnya itu sudah mulai lancar di reguler itu, namun biasanya seminggu pertama kadang memang belum, seminggu kedua baru mulai,” ujarnya.

Hal ini salah satunya disebabkan adanya masalah administrasi di fakultas yang belum rampung, “Jadi kadang administrasi di fakultas karena mengejar kalender akademik, jadwal perkuliahan yang sudah masuk maka dia sudah oke juga, padahal masih ada administrasi akademik yang belum rampung. Setelah dosen masuk, tekadang absennya belum ada. Jadi harapan saya untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas perkuliahan di kampus, di fakultas terutama, sebagai unit pelaksana memang layanan administrasi itu yang banyak mempengaruhi, sehingga oleh pak rektor itu yang sangat diperhatikan,” ungkapnya.

 

Perbaikan Layanan Akademik

Salah satu yang menjadi bahan evaluasi adalah layanan akademik, dimana layanan akademik harus diberikan sebaik-baiknya dalam istilah layanan prima. Layanan prima yang dimaksud selain dari dosen juga kepada tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa.

“Untuk itu semua, kemarin ini dilakukan istilahnya mutasi besar-besaran. Bahkan sebelum mutasi itu, dilakukan evaluasi kembali tenaga kependidikan yang ada. Evaluasi kembali itu dilakukan terutama kepada mereka yang masuk tanpa melalui proses. Karena syarat dari kementerian riset dan dikti proses rekruitmen tenaga kepegawaian itu harus melalui prosedur. Jadi mereka di tes kembali, dilakukan wawancara, dilakukan review kembali tentang sikap pelayanan yang diberikan selama ini. Maka jadilah ada yang tetap lulus, ada pula yang bisa lulus tapi harus testing kembali. Jadi konsepnya itu setiap bulan dievaluasi. Hari ini anda diterima tapi 6 bulan kemudian mungkin bisa jadi dihentikan, dari hasil evaluasi tadi,” terangnya.

_MG_9962

Fakultas Harus Berani Ambil Keputusan

Menanggapi laporan yang kadang muncul dari mahasiswa, Prof Sutarman mengatakan bahwa antara pihaknya dan para wakil dekan bidang akademik sudah sepakat bahwa terkait persoalan di fakultas yang berhubungan dengan akademik tidak boleh langsung dibawa ke rektorat, melainkan diselesaikan oleh pihak fakultas yang bersangkutan, selama kebijakan yang diambil masih bisa dipertanggungjawabkan dan ada dasar pertimbangannya.

“Prinsipnya kebijakan itu bisa diambil ada dasar pertimbangannya. Saya menekankan itu kepada para wadek. Intinya kebijakan itu sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Intinya ada alasan rasional, kenapa kebijakan itu diambil seperti itu. Jadi setiap kebijakan itu harus ada dasar pertimbangannya. Kalau ada mahasiswa langsung kesini saya akan kembalikan ke fakultas dulu. Silahkan wadek akademik, pimpinan fakultas selesaikan itu.”

Hal ini juga berlaku ketika ada dosen yang sengaja mempersulit mahasiswa dalam pelayanan akademik, terutama mengenai pembimbingan skripsi. Prof Sutarman menyerahkan sepenuhnya kepada wakil dekan bidang akademik untuk mengambil keputusan, namun harus diketahui oleh dosen yang bersangkutan.

“Setiap sanksi akademik misalnya pengurangan jatah pembimbingan kepada dosen tertentu, saya minta wakil dekan, pejabat yang bersangkutan harus memberitahu pada yang bersangkutan, supaya yang bersangkutan tahu. Jadi tujuannya itu supaya kebijakan apa yang diambil harus setahu dosen yang bersangkutan, dan hendaknya kebijakan yang diambil itu diberi tahap. Secara lisan pun boleh, kalau tidak tertulis. Itu harus sampai, karena kalau tidak bisa terjadi miskomunikasi. Itu perlu kita hindari,” tuturnya.

 

Penyelengaraan Layanan Prima

Layanan prima yang dimaksud adalah merujuk pada penyelesaian pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Prof Sutarman sangat menginginkan agar kedepan layanan akademik di Universitas Tadulako menjadi lebih baik berdasarkan prinsip layanan prima, termasuk di dalamnya perbaikan pedoman akademik.

Dalam pedoman akademik ini salah satunya mengatur persoalan KKN yang awalnya dua bulan namun dipercepat menjadi satu bulan. Selain itu, juga pemberian kebijakan untuk tetap terhitung hadir bagi mahasiswa yang sakit, melaksanakan kegiatan keagamaan, diberi tugas khusus oleh institusi semisal mengikuti lomba atau kejuaraan, yang mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti perkuliahan, namun harus disertai dengan surat pemberitahuan.

“Kalau dia melaksanakan kegiatan keagamaan, misalnya naik haji, maka harus ada surat yang berisikan tentang itu dari pihak penyelengara haji, yang disampaikan kepada wadek akademik. Begitu juga surat sakit. Mungkin tidak terlalu penting, tetapi lebih bagus kalau ada kepada dosennya, Tetapi penentu terakhir itu ada di wadek akademik,” jelasnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan agar penyelesaian pendidikan mahasiswa bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu dalam rangka memenuhi layanan prima, sebagaimana yang ada dalam pedoman akademik bahwa setiap fakultas harus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap hasil pendidikan mahasiswa. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada mahasiswa.

Prof Sutarman menekankan bahwa dari hasil evaluasi tersebut, bagi mahasiswa yang terindikasi akan sulit menyelesaikan pendidikannya harus sudah diberi surat peringatan sejak dini. Kemudian, setelah semester tiga dan empat, kembali dilakukan evaluasi

“Dari hasil evaluasi itu ketahuan, ini mahasiswa biar terus-terusan kuliah tapi tidak bisa selesai. Karena dari apa yang dia sudah dapatkan, jumlah SKS yang dia sudah dapatkan, nilai yang dia dapatkan, disimpulkan mahasiswa ini tidak bisa selesai. Maka memasuki semester lima itu dia sudah bisa direkomendasikan untuk pindah kampus, kalau dia tidak bisa memperbaiki diri,” tegasnya.

Dari laporan yang masuk, sistem evaluasi tersebut sudah diterapkan oleh Fakultas Mipa dan Tehnik. Prof Sutarman berharap agar fakultas lain juga sudah menerapkan hal ini.

“Itu sangat besar manfaatnya. Tidak menjadikan kondisi seperti sekarang ini, angkatan 2009 masih ada. Kemarin memang ada problema pada akhirnya kita beri kebijakan. Mereka yang diprediksi misalnya tinggal 3 bulan, maka yang begitu masih bisa dibijaksanai, sekalipun waktunya sudah habis. Tetapi mereka yang belum jelas kapan selesainya itu direkomendasikan harus pergi. Bukan Untad yang mengeluarkan tapi sistem. Sistem yang berlaku di seluruh perguruan tinggi negeri, yang link dengan pusat data dikti. Ketika habis masa studinya, dalam sistem itu hilang namanya. Kalau toh kami membijaksanai satu dua bulan, itu dengan upaya bagaimana cara sistem itu bisa menerima. Itu terpaksa harus kami lakukan,” ungkap Prof Sutarman.

Berkaitan dengan hal ini, jika ada mahasiswa yang meminta pindah jurusan karena menyadari nilainya yang anjlok dan kesempatan untuk memperbaiki sangat minim, Prof Sutarman mengatakan hal tersebut justru akan semakin memperumit masalah.

“Pindah jurusan tidak menyelesaikan masalah justru tambah rumit. Tambah jauh dari kemungkinannya bisa selesai. Karena waktu perkuliahannya dihitung. disini sudah berapa lama, sementara disana menghadapi persoalan baru,” tukasnya. Nr/Ikr

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here