Sejarah Adalah Pesan dari Masa Lalu dan Mentor Kehidupan

IMG_9652

Hingga saat ini, masih banyak orang memandang sejarah, sebagai sesuatu yang sepeleh dan tidak penting. Bahkan, ada yang berpandangan bahwa belajar sejarah hanya membuat pikiran mundur ke belakang. Sementara ilmu lain memberikan solusi terhadap tantangan masa depan. Jika kita cermati pernyataan Cicero “orang yang tidak ingat masa lampau akan seperti anak kecil” atau mengikuti rumusan E.H. Carr “sejarah merupakan dialog tanpa akhir antara masa sekarang dan masa lampau.” Marcus Tullius Cicero menyatakan “historia magistra vitae, nuntia vetustatis”, sejarah adalah guru kehidupan dan pesan dari masa silam. Berarti, sejarah, tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, boleh jadi lebih kompleks dari yang dipahami selama ini.

Buku yang jumlah halamannya 242 ini, merupakan karya sejarah yang berusaha mengungkap dan merekonstruksikan Donggala dari masa awal perkembangannya hingga terbentuknya kabupaten. Sebutan Donggala bersumber dari Don ‘Nggolo kemudian berubah menjadi Donggala sesuai dialek setempat dan sejak itu kata Donggala mulai diperkenalkan. Dalam literatur Perancis kata Donggala disebut dengan kata Dunggally. Pemuatan kata Dunggally tersebut dapat dilihat dalam peta tua Pulau Sulawesi yang dibuat oleh Lodocus Hondius pada tahun 1611, Donggala disebut istilah Durate.

Sebagai suatu daerah yang otonom, Donggala memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kerajaan dan terdapat perserikatan tujuh kota yang kemudian membentuk Dewan Hadat Pitunggota yakni: Ganti, Tovale, Kola-kola, Kabonga, Loli, Pantoloan, dan Lero. Ketika VOC memandang Donggala sebagai salah satu daerah strategis dan memiliki potensi ekonomi, maka segera melakukan hubungan dengan penguasa lokal. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Belanda meletakkan fondasi untuk menyiapkan daerah Donggala memasuki sistem pemerintahan modern sekaligus dihubungkan dengan pusat-pusat daerah pemasaran produk tropis di Eropa, sehingga secara tidak langsung menjadi bagian dari percaturan perekonomian global.

Obsesi pemerintah Belanda untuk menjadikan Donggala sebagai basis perekonomian di Sulawesi Tengah, disertai hegemoni politik melalui desakan penandatanganan kontrak dengan penguasa lokal. Hal ini

berdampak pada munculnya resistensi dalam bentuk perang fisik di berbagai daerah. Di kota Donggala, Malonda mengambil peran sebagai aktor utama pembangkangan terhadap Belanda. Pada bulan April 1942 pasukan Angkatan Laut Jepang tiba di Donggala dengan kapal penjelajah bersama beberapa kapal pemburu torpedo. Hal itu dilakukan karena Donggala menjadi kota penting dan strategis pada masa kekuasaan Hindia Belanda. Jepang telah mengetahui bahwa pasukan Belanda berada di Donggala dan Palu yang dipimpin oleh Letnan H. J Harberts. Angkatan Laut Jepang melakukan pemboman dari udara, untuk mengurangi semangat pasukan Belanda yang ada di Palu. Akibat pemboman tersebut, hampir seluruh fasilitas kota di sepanjang pantai Donggala rusak berat.

Berita kemerdekaan Republik Indonesia di Donggala dikabarkan oleh A. N Hadjarati dan Hamzah Ilahude yang berkunjung ke Sulawesi Tengah, dan telah mengibarkan bendera “Merah Putih” sejak tanggal 8 Agustus 1945. Mereka membawa amanat dari Gubernur Sulawesi di Makassar, Dr. G.S.S.J Ratulangie, dan berhasil bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka di Sulawesi Tengah. Keberadaan Hadjarati mengindikasikan adanya kesinambungan sejarah Donggala dengan daerah lain, terutama Sulawesi Selatan. Merah Putih sudah mulai dikenalkan oleh pemuda-pemuda Sarekat Islam dan Muhammadiyah pada tahun 1930-an, sehingga Pemuda Donggala tidak merasa baru terhadap perjuangan kemerdekaan di tingkat lokal.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 633 tanggal 5 Oktober 1951, ditetapkan pembagian wilayah Sulawesi Tengah menjadi dua daerah otonom setingkat Kabupaten yakni; Daerah Swatantra Tingkat II Donggala dengan ibukota Donggala dan Kepala daerahnya Ince Naim Daeng Mamangung yang berkedudukan di Donggala, dan Daerah Swatantra Tingkat II Poso dengan ibukota Poso dan Kepala Daerahnya Radjawali Muhammad Pusadan. Satu tahun kemudian keluar Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 yang menetapkan bahwa Daerah Kabupaten Tingkat II Donggala ibukota sementara berkedudukan di Palu dengan Kepala Daerahnya Ince Naim Dg. Mamangung kemudian Kabupaten Daerah Tingkat II Poso berpusat di Poso dengan Radjawali Muhammad Pusadan sebagai Kepala Daerah.

Jika dicermati latar belakang di atas, Donggala dapat dikategorikan sebagai kota tua yang akar masa lalunya sangat panjang ke belakang dan sejumlah peristiwa penting telah menjadi bagian dari perjalanannya. Keterbatasan waktu dan sumber membuat peneliti tidak dapat memotret Donggala secara detail dan menyeluruh. Buku ini terbatas pada upaya menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa pra sejarah hingga terbentuknya pemerintahan tradisional; hegemoni dan proses terbentuknya pemerintahan Belanda; resistensi yang muncul, proses pendudukan Jepang dan dampaknya dalam kehidupan sosial; dinamika setelah kemerdekaan; dan proses penetapan Donggala sebagai Kabupaten.

 

 

Judul Buku: Satu Kota Empat Zaman: Donggala Pada Masa Traditional Hingga Terbentuknya Kabupaten

Penulis: Lukman Nadjamuddin, Idrus A. Rore, Iskandar Ahmad, Nuraedah. Wilman Darsono

Penerbit: Ombak (Anggota IKAPI) 201

Halaman: 242

ISBN: 978-602-258-413-1    

 

Resensor: A. Sitti Hajar

Reporter Media Tadulako