Komisi Informasi Sulteng Beri Kuliah Umum di Fakultas Hukum Untad

Rakhmat Bakri (berdiri) saat memberikan materi. (Foto : Ikerniaty Sandili/MT)

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Pentingnya informasi publik ini, menggerakkan Komisi Informasi Sulawesi Tengah (KI Sulteng), usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) tentang keterbukaan Informasi Publik, langsungkan kuliah umum Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di aula Fakultas Hukum pada Selasa (11/04).

Kuliah umum yang dihadiri dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum itu menghadirkan Salman Hadiyanto SH MED, Ketua Komisi Informasi Sulteng (2012-2014), dan Dr Rakhmat Bakri sebagai pembicara.

Dalam materinya, Salman Hadiyanto yang juga ketua bidang sosialisasi dan Edukasi KI Sulteng (2014-2016) menyampaikan keberadaan informasi publik dan badan publik. “Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik,” papar Salman.

Sementara badan publik, lanjut Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Sulteng (2016-2017) ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi non pemerintah : BUMN, BUMD, LSM, Parpol dan atau badan lainnya, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBN, dan sumbangan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik dijabarkan Rakhmat Bakri sebagai pembunuh kuman yang paling ampuh. Wartawan senior ini mengatakan bahwa kebebasan informasi dapat dipenuhi dengan adanya relasi, peran masyarakat, dan keterbukaan informasi. “ Keterbukaan adalah pembunuh kuman yang paling ampuh. Kuman ini tentunya adalah informasi publik yang tertutup. Dengan keterbukaan, hakim diadili pada saat mengadili sebagaimana Louis D Brandeis mengatakan. Kebebasan yang paling baik untuk dipertanggungjawabkan adalah kebebasan informasi. Kebebasan sesungguhnya menjadi anak tangga untuk kebebasan yang kita penuhi. Sehingga kebebasan informasi itu dapat dipenuhi dengan adanya relasi, peran masyarakat, dan keterbukaan informasi,” tutur Rakhmat Bakri.

Masih menurut Rakhmat Bakri, bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi dibutuhkan pada zaman orde baru. Sebab, pada orde baru, kebebasan berpendapat masih menjadi hal yang sangat sulit. “Kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dibutuhkan saat zaman orde baru. sekarang kita sudah memasuki zaman demokrasi dan liberal. Itu artinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi tidak penting. Tidak perlu diperjuangkan. Yang perlu diperjuangkan itu adalah kebebasan informasi. Sebab semakin tinggi jabatan seseorang, semakin rendah harapan untuk adanya privasi kehidupannya,” sambung Rakhmat Bakri. ikr