Pentingnya Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Sulteng Jalin Kerja sama dengan Untad

Keterangan Foto : Penandatangan MOU antara ketua Kepala Komisi Informasi Sulteng (kanan) dan Rektor Untad diwakili Dekan Fakultas Hukum (kiri). (Foto: Ikerniaty Sandili/MT)

Komisi Informasi Sulawesi Tengah (Sulteng) jalin kerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) tentang implementasi keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah, pada Selasa (11/04) di aula Fakultas Hukum. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kepala Komisi Informasi, H Abbas A Rahim SH MED, dan Rektor Untad Prof Dr Ir Muhammad Basir SE MS yang diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr H Sulbadana SH MH.

Pelaksanaan kerja sama ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman para pihak tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Sementara tujuan kerja sama ini agar pihak-pihak yang terkait, dapat turut serta dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam sambutannya, Abbas mengatakan bahwa Komisi Informasi di Suteng telah 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Namun, hingga saat ini keberadaan Komisi Informasi belum terlalu dikenal masyakrakat. Oleh karenanya, Abbas mengucapkan terima kasih kepada Untad, atas terselenggaranya MOU ini. Sebab, keberadaan lembaga dan keterbukaan informasi dapat diketahui masyarakat luas melalui masyarakat kampus.

“Komisi informasi Sulteng yang lahir kurang lebih 4 tahun di Propinsi ini. Saat ini telah memasuki tahun kelima. Dan hemat kami, keberadaaan komisi informasi ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tadulako yang telah melakukan kerja sama dalam hal keterbukaan informasi,” ucap Abbas.

Keberadaan mahasiswa Untad lanjut Abbas, menyebabkan keberadaan informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat yang berada di pedesaan dan perkotaan melalui kegiatan-kegiatan sosial, sebagaimana harapan Komisi Informasi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui arti keterbukaan informasi publik.

Masih menurut Abbas, berbicara mengenai keterbukaan informasi, sebagaimana dalam UU dasar No 14 tahun 2008, ada beberapa komponen yang melekat. Sehingga, keterbukaan informasi ini dapat terjadi yakni badan publik, masyarakat sebagai pengguna informasi, dan Komisi Informasi sebagai tempat untuk mengadukan informasi tersebut.

Sulbadana juga mengungkap pada kesempatan yang sama, bahwa Universitas khususnya Untad memegang peranan yang sangat strategis, sebagai mitra bagi lembaga Komisi Informasi dalam rangka menyeimbangkan informasi bagi masyarakat. Inti dari UU informasi ini adalah bagaimana menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

“saya pikir, Universitas khususnya Untad ini memiliki peranan penting atas keterbukaan informasi ini sebagaimana dalam UU. Untad adalah agen perubahan, termasuk di bidang pemberian informasi. Pemberian informasi ini adalah pengetahuan yang sangat tinggi perananannya dalam mengembangkan peradaban. Informasi ini merupakan pengetahuan yang memegang peranan penting dalam rangka mengembangkan peradaban.Juga pemberian informasi bagi Untad adalahbagian dari salah satu tri darma pengabdian masyarakat,” ungkap Sulbadana.

Tetapi di era informasi ini, sambung Sulbadana, ada yang harus diperhatikan dalam mneyebarkan informasi. “Di era informasi ini,  untuk memperluas informasi, kita harus perhatikan UU IT. Dalam menyebarkan informasi kita dituntut kehati-hatian bagaimana informasi yang bersifat publik ini yang perlu diketahui masyarakat sampai pada masyarakat. Jangan sampai proses menyebarluaskan informasi yang sangat penting itu menyalahi UU IT,” sambungnya.ikr