KEMERDEKAAN DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT

Dr Ilyas Lampe

Perwujudan dari kemerdekaan sangat luas, mulai dari merdeka untuk melakukan penghidupan yang layak, merdeka untuk  memperoleh pendidikan, dan merdeka untuk menyampaikan pendapat. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bentuk hadiah dari adanya demokrasi. Kemerdekaan dalam berpendapat adalah hak setiap warga Negara sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dilandasi oleh pasal 28 pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dasar.” Selain pasal 28, terdapat beberapa pasal yang melandasi kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat yakni pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 9 1998.

Mengenai bagaimana seharusnya implementasi kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat diterapkan dalam etika berkomunikasi, Dr. Ilyas, M.I.Kom selaku akademisi Untad dan pakar dalam bidang ilmu komunikasi memaparkan penjelasannya.

  1. Menurut bapak makna kemerdekaan itu seperti apa?

Kemerdekaan bagi saya adalah ketika kita merasakan kebebasan, bisa mengekspresikan diri, hidup tidak dalam tekanan dan bisa bekerja, itu yang penting. Jadi, hidup kita ini tidak penuh tekanan.

  1. Bagaimana pandangan bapak mengenai kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat?

Kebebasan berpendapat menjadi bagian dari instrumen demokrasi Negara kita. Jadi, sebuah Negara yang menjalankan sistem demokrasi pasti menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warganya. Instrumen ini sering kali menjadi bumerang ketika kebebasan itu digunakan tidak pada tempatnya seperti pada beberapa kasus yang terjadi di media sosial saat ini. Menurut saya terdapat dua konteks yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat, yang pertama pada sisi personal sebagai sumber informasi, sumber pesan yang disampaikan kepublik. Kebebasan kita seharusnya tidak sebebas-bebasnya dalam mengemukakan pendapat, kemudian kita kadang latah atau kurang terkontrol dalam menyampaikan informasi terutama ke media yang kemudian diviralkan di media sosial dan seterusnya. Kedua ketika penegakan hukum yang sangat kokoh akan menjadi pengontrol dari kebebasan itu sendiri.

  1. Menurut bapak kebebasan berpendapat seperti apa yang seharusnya kita lakukan ketika dikaitkan dengan kemerdekaan?

Sebagai pribadi memang kita punya hak atas kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat namun apa yang disampaikan haruslah tetap terkontrol. Hari ini, kita tidak lagi dapat melakukan kebebasan yang seenak-enaknya, namun ada kebebasan lain yang harus mengontrol kita yaitu ada hak orang lain yang mesti kita lindungi, bukan karena kita punya kebebasan berpendapat lantas kebebasan itu kita gunakan untuk menyerang orang lain, memfitnah, mendeskriditkan orang, mencemarkan nama baik walaupun ada instrument untuk menggugat itu. Tapi menurut saya ketika sesuatu yang dimasukkan dalam kerangka hukum itu akan berdampak buruk bagi bangsa ini.

  1. Bagaimanakah etika yang seharusnya digunakan dalam berkomunikasi?

Saya kira etika dalam dalam berkomunikasi itu penting. Membatasi diri untuk tidak memfitnah orang, atau melabeli orang dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas dan seterusnya. Kepatutan dan kewajaran harus selalu kita tanamkan dalam diri kita bahwa patutkah kita menyebut orang seperti itu. Menurut saya kita mesti refleksi kedalam diri kita, ketika setiap kali kita mengucapkan sesuatu atau ujaran-ujaran  yang kita sampaikan agak “keras”, kita refleksikan pada diri kita apakah itu melukai kita. Konteks komunikasi kita harus menyesuaikan dengan ruang dan waktu, perkataan seseorang akan dianggap salah pada suatu tempat dan dianggap benar pada tempat serta kondisi yang lain.

  1. Apakah pengimplementasian UU ITE tidak membatasi Kemerdekaan dalam berpendapat?

Saya sangat sepakat apabila UU ITE diberlakukan, hanya ada beberapa pasal yang perlu dipertegas, sebab UU ITE mengatur tentang pemanfaatan informasi teknologi. Itu perlu pengaturannya, sebab tanpa hal tersebut konten-konten negatif akan beredar terus dan pasti akan merusak bangsa ini, merusak generasi muda, merusak relasi kita. Sekarang misalnya, UU ITE telah diberlakukan tetapi karena kurangnya kontrol menjadi penyebab masih banyaknya hal-hal negatif yang masuk, seperti penyebaran kebencian, penyebaran paham-paham radikal dan seterusnya bersebaran melalui media sosial.  Permasalahannya adalah ketika UU ITE digunakan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk membungkam orang lain, atau misalnya instrumen kekuasaan menggunakan UU ITE ini untuk membungkam orang, hal itu dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat. Tetapi, semangat untuk membatasi konten-konten negatif dalam penerapan UU ITE perlu didukung namun penerapannya perlu dipebaiki.

  1. Seberapa besar peluang UU ITE dapat digunakan oleh orang-orang pemegang kepentingan?

Lumayan besar juga, sepanjang ini dimanfaatkan oleh kekuasaan. karena bagaimana pun kalau kekuasaan itu mempengaruhi kekuasaan Yudikatif, kekuasaan Legislatif ikut bermain dalam konteks Yudikatif, penyelenggaraan peradilan itu sangat berbahaya, keadilan tidak akan pernah muncul pada situasi yang demikian. Karena semua terkooptasi pada instrumen kekuasaan yang kemudian mengintervensi penegakan hukum dan itu pasti berbahaya.

  1. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, apakah masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa akan merasa takut untuk menyuarakan pemikiran maupun pendapat mereka?

Saya menilai bahwa masyarakat Indonesia sering kali mudah terpengaruh oleh informasi, ada efek psikologi massa yang berpengaruh kemudian muncul menjadi booming. Jadi sebuah kasus terutama yang terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian publik itu menjadi cepat terpolarisasi. Ketika polarisasi itu muncul secara psikologi masyarakat akan turut serta terlibat didalamnya. Nah, dalam kasus-kasus di media sosial kemudian masuk keranah hukum, itu akan menyebabkan masyarakat Indonesia tidak akan percaya terhadap hukum. Misalnya ada kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun diselesaikan secara hukum. Instrumen hukum kita selalu seperti itu dan psikologi massa yang mudah terpengaruh.

  1. Apakah yang menjadi harapan terbesar kita untuk bangsa ini khususnya dalam hal berpendapat?

Saya berharap masyarakat atau mahasiswa lebih aware terhadap media, perlu adanya pendidikan literasi yang dilakukan sehingga masyarakat nanti akan sadar sendiri bahwa semua informasi belum tentu benar. Kita harus mampu memilah informasi dan tentu hal ini dapat tercapai melalui pendidikan literasi media, hal ini menjadi penting bagi masyarakat. Memang penyadarannya harus jangka panjang dan tentu membutuhkan usaha yang keras dari pemerintah atau dari komisi penyiaran Indonesia atau pihak lain yang ada kaitaanya dengan hal tersebut. Yang kedua, menurut saya instrumen hukum harus ditegakkan secara benar oleh pemerintah, jangan kemudian digunakan untuk membungkam orang. ID

 

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here