Centra HKI UNTAD Targetkan 50 Paten Hasil Penelitian di Tahun 2019

Keterangan foto: penyampaian materi paten, desain, merek dan hak cipta oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulteng (Foto: dok. panitia)

Centra HKI di semua Universitas menargetkan luaran paten dan kekayaan intelektual, tidak terkecuali Centra HKI UNTAD. Guna mencapai targetnya tersebut, Centra HKI menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Workshop Klinik Kekayaan Intelektual pada Selasa (16/04) di Hotel Paramasu.

Pada kesempatan itu, ketua Centra HKI UNTAD, Dr Ir Yohan Rusiyantono MSc menyampaikan bahwa kekayaan intelektual dapat berupa cipta, merek, desain ataupun paten. Namun, kekayaan intelektual (KI) yang berupa paten yang dimiliki Universitas Tadulako (Untad), masih terbilang sedikit.

“Selama ini dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan, cuma harapan kita tahun ini Untad bisa tembus sampai 50, baik paten maupun cipta. Karena di Universitas di seluruh Indonesia, kita belum masuk top ten. Jadi kita berusaha menuju ke sana,” terangnya.

Dr Yohan mengungkapkan, pelaksanaan workshop tersebut bertujuan untuk menambah pemahanam para peserta seputar KI dan cara memperolehnya, serta apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengajuannya.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar teman-teman dosen mengerti tentang paten, cipta dan lain-lain, sehingga dengan mengerti itu mereka akan membuatnya. Nah, dengan demikian paten pada tahun ini diharapkan dapat bertambah. Karena kalau cipta mungkin agak mudah, tetapi paten agak sulit karena prosesnya panjang,” ungkap Dr Yohan.

Senada dengan Dr Yohan, Anggoro Dasananto SH, dalam materinya menyampaikan, bahwa terdapat beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam pengajuan paten. Adapun hasil penelitian tidak semuanya dapat memperoleh hak paten, namun hanya hasil penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan merupakan hasil dari teknologi saja.

“Semua itu di bawah kementrian hukum dan HAM yang ditangani oleh Direktorat Kekayaan dan Intelektual Properti. Disitu sudah diatur secara undang-undang, kalau paten harus ada noveltinya. Nah, ini yang sering menjadi kendala, karena prosesnya panjang sampai 60 bulan. Kami sudah mengusulkan agar prosesnya dipotong. Namun, belum ada solusi sampai sekarang, karena menyangkut regulasi bukan dari kementrian kita. Selain itu, paten juga harus berkenan dengan teknologi,” terangnya. Vv

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here