LPPMP Untad Laksanakan Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ket. Foto: Suasana penerimaan materi workshop (Foto: dok. LPPMP)

Rabu-Kamis (09-10/10)-Bertempat di Ruang Rapat, LPPMP Universitas Tadulao (Untad) laksanakan Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi semua Koordinator Prodi, Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi dan Koordinator beserta Sekretaris di Lingkungan LPPM Untad.

Merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7418/UN28/AK/2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako, LPPMP Untad secara periodik melaksanakan Workshop SPMI. Untuk tahun 2019, fokus LPPMP adalah pada penyusunan dan pengembangan Formulir SPMI untuk seluruh standar.

Di 2017, Untad telah memiliki beberapa kelengkapan. Kelengkapan-kelengkapan tersebut berupa dokumen kebijakan, manual SPMI yang meliputi manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), dan dokumen standar SPMI yang meliputi 24 Standar Nasional Perguruan Tinggi dan 6 standar di luar SN-Dikti (Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi).

Kemudian di 2018, Untad merevisi 5 manual (PPEPP) menjadi 150 manual dari 30 standar. Itu artinya setiap standar terdiri dari 5 manual.

Dalam penyampaiannya, Sekretaris LPPM Untad, Dr Amiruddin Kade membahas pengantar penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari Manual SPMI dan Kebijakan SPMI. Ia juga memberi contoh detail turunan dari dokumen SPMI.

”Jika ditetapkan misalnya 14 kali pertemuan, mana buktinya? Mana bukti bahwa masuk 14 kali? Itu contoh standar yang ditetapkan perguruan tinggi dalam hal ini di Prodi. Kalau di jenjang Universitas kita tidak sampai sedetail itu karena kita mengelola yang umum-umum saja. Jadi, mana standarnya, mana alat memonitoringnya dan mana buktinya jika terlaksana, itu harus disiapkan,” paparnya.

Turut pula menyampaikan materi, Koordinator Pusat Layanan dan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Puslak-SPMI) mewakili tim pengembang SPMI Untad, Drs Syamsu MSi, memaparkan landasan-landasan pengembangan dokumen SPMI.

”Kalau dasar hukum biasanya dari Undang-undang sampai Permenristek. Kalau di sini ada 4. SK Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu tahun 2017, ada juga Manual Sistem Penjaminan Mutu, ada Standar Penjaminan Mutu dan ada Formulir Sistem Penjaminan Mutu. Ada 4 sebenarnya,” paparnya.

Drs Syamsu MSi, yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Workshop berharap agar semua fakultas memiliki keseluruhan dokumen SPMI. Syamsu menyampaikan bahwa baru beberapa fakultas yang memiliki kelengkapan.

“Harapan kita bahwa di tingkat universitas kita sudah punya dokumen SPMI, mulai dari kebijakan, manual, standar sampai formulir. Tinggal fakultas bagaimana memenuhi ini. Jadi yang saya tahu fakultas yang sudah yaitu FKIP, FISIP baru sebagian dan Fakultas Kehutanan juga sudah workshop kemarin,” tuturnya. RAM