Peraturan Menteri Kesehatan Tuai Kontroversi, Direktur RSU Tadulako dan Kaprodi Farmasi Angkat Bicara

Ket. Foto: Dr dr Ketut Suarayasa MKes selaku direktur RSU Tadulako (Foto: Fathia/MT)

(10/02)-Menanggapi diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Tadulako dan Ketua Prodi Farmasi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako (Untad) melayangkan penolakan atas peraturan tersebut, khususnya Pasal 7 dan 10.

Pada Pasal 10 berbunyi ‘Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf C; pelayanan farmasi, pelayanan binatu/tukang cuci, pengolahan Makan/Gizi, pemeliharaan sarana prasaranan dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya’, menuai banyak kritikan karena menyatakan pelayanan farmasi dan ahli gizi dalam cluster pelayanan nonmedik.

Dr dr Ketut Suarayasa MKes selaku Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Tadulako menjelaskan pengelompokan tenaga kesehatan. Ia juga mengaku tidak mengerti mengapa Menkes mengeluarkan aturan baru yang memicu kegaduhan dalam lingkup praktisi kesehatan. 

“Dalam dunia kesehatan, ada pengelompokan tenaga kesehatan, mulai dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga psikologi, tenaga kefarmasian dan sebagainya. Adapula tenaga nonmedis, seperti staf administrasi dan pelayanan binatu. Saya tidak memahami mengapa pemerintah memasukkan tenaga farmasi dan gizi dalam pelayanan nonmedik pada peraturan baru ini, hingga timbul polemik. Ke depannya, saya berharap kita kembali ke peraturan sebelumnya, karena dalam pelayanan kesehatan ada istilah intra kolaborasi, yakni kerja sama semua tenaga  kesehatan, bukan hanya dokter atau perawat saja,” jelasnya.

Senada dengan dr Ketut, Kaprodi Farmasi, M Sulaiman Zubair SSi MSi Phd Apt menyayangkan perubahan posisi tenaga kefarmasian masuk dalam ketegori nonmedis. Ia juga mengungkapkan, dari tenaga teknis kefarmasian dan apoteker mulai mendesak aturan itu segera dibatalkan atau direvisi.

“Pada dasarnya tenaga kefarmasian itu berdiri sendiri dalam kelompok tenaga kesehatan dan sebagai penunjang medis, namun peraturan menteri tahun 2020 ini memposisikan tenaga farmasi bagian dari pelayanan nonmedik. Hal itulah yang memicu tenaga teknis farmasi dan apoteker melakukan aksi, agar aturan itu dibatalkan penerapannya atau direvisi oleh Kemenkes,” ungkapnya.

Salah satu mahasiswa Farmasi Untad, Fitri Anggun, mengatakan kecewa atas aturan tersebut dan menganggap urgensi tenaga farmasi hilang dalam dunia kesehatan. Ia mengimbuhkan, harusnya ruang akademik pelayanan farmasi diberi kemudahan untuk mengembangkan nilai-nilai keilmuan.

“Saya mengaku kecewa, aturan itu seakan tidak melihat banyaknya usaha dikerahkan agar jadi tenaga farmasi. Farmasi nyatanya memiliki peran penting dalam dunia medis. Sebab itulah ruang interpretasi pelayanan farmasi harus diberi kemudahan. Bukan dengan menempatkan pelayanan farmasi setara dengan pelayanan laundry dan pemulasaran jenazah” pungkasnya. FHA

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here