Tanggapi Poster Gerakan Mahasiswa Untad Tolak UKT, HIMIP Hadirkan Dekan FISIP

Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT), melakukan aksi protes dengan menyebarluaskan poster di media sosial, yang memuat 7 tuntutan mencangkup (1) pemberian nilai yang merata ke seluruh mahasiswa minimal B+; (2) tolak wisuda online; (3) pengembalian uang wisuda; (4) Hapuskan pembayaran wisuda dan KKN; (5) perjelas SOP pengurusan administrasi bagi mahasiswa semester akhir; (6) Stop mekanisme perkuliahan yang tidak produktif oleh dosen; (7) berikan bantuan subsidi bagi mahasiswa dan pekerja kasar yang ada di Untad.

Menanggapi poster tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) angkat bicara melalui diskusi online yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) FISIP Untad, pada  Minggu (09/05) melalui aplikasi zoom.

“Menanggapi poster dengan gerakan tersebut, izinkan saya ikut memberikan sumbangsi komentar dan konfirmasi beberapa hal sebagai berikut. (1) Pemberian nilai adalah hak prerogatif masing-masing dosen. Namun akan sangat dipertimbangkan dan diimbau kepada dosen untuk minimal memberikan nilai B, apabila mahasiswa tersebut aktif dalam proses perkuliahan baik tatap muka maupun via online. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak begitu aktif? Bahkan jarang masuk apalagi tidak pernah hadir? Tentu tidaklah adil memberikan nilai merata bagi yang aktif dan yang tidak aktif. Namun semua itu tetap akan dikembalikan pada dosen pengampuh mata kuliah,” terang Dekan FISIP, Dr Muhammad Khairil SAg MSi.

Dr Khairil juga membahas point-point selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa wisuda online adalah alternatif atas ketidakpastian kondisi saat ini. Wisuda online adalah wacana yang dikembangkan oleh panitia wisuda dan belum bersifat mutlak. Olehnya informasi yang beredar adalah bahasa akan dilaksanakan wisuda online namun secara teknis belum ditetapkan oleh panitia pelaksana wisuda. Karenanya, semua pihak termasuk adik-adik peserta wisuda diharapkan bersabar dan menunggu informasi lanjutan.

“Point 3, hasil konfirmasi kepada pihak kepala biro perencanaan menegaskan bahwa pembayaran uang wisuda itu bukan untuk pelaksanaan wisuda, namun biaya registrasi dan peruntukan untuk Ikatan Alumni. Sehingga tuntutan pengembalian uang wisuda dapat ditujukan pada Ikatan alumni karena dana tersebut dikelola secara administratif oleh Ikatan alumni masing-masing fakultas,” jelasnya.

Sementara mengenai point keempat, masih dalam penyampaian Dr Khairil, biaya KKN di era pandemi memang sudah ditiadakan, seluruh peserta KKN itu gratis. Bagi yang sudah melakukan pembayaran KKN, akan dikembalikan pada mahasiswa tersebut dan proses pengembalian uang KKN akan diatur secara teknis kemudian.

Sedangkan point 5, pada tingkat Fakultas khususnya di FISIP, alurnya akan sangat jelas. Proses pendaftaran Seminar proposal dan hasil tetap dibawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik yang bersinergi dengan Program Studi dan Kasubag Pendidikan serta tenaga akademik. Sebagian ada yang dilakukan secara online namun sekiranya proses online ini sulit dilakukan secara administratif, maka tetap kebijakan akan bersifat fleksibel dan dimungkinkan layanan langsung sesuai prosedur dan aturan dimasa pandemi Covid. Jika ada yang kesulitan administratif, dapat langsung menghubungi Dekan FISIP.

“Terkait perkuliahan yang tidak produktif, tentu tuntutan ini perlu diskusi lebih intens makna dan maksud tuntutan tersebut. Kuliah online atau daring adalah kebijakan yang telah ditetapkan. Dapat menggunakan berbagai model dan aplikasi, diantaranya menggunakan zoom, google class room, bahkan yang paling terbatas adalah WhatsApp. Kalau tuntutan yang dimaksud adalah perkuliahan yang “ditiadakan”, tentu ini bertentangan dengan spirit pendidikan dan kebijakan karena dalam kondisi apapun proses perkuliahan tetap harus berjalan. Yang ke-7, subsidi telah dilakukan dalam bentuk bantuan paket data senilai 200 ribu bagi mahasiswa. Teknis bantuan akan langsung dipotong melalui pembayaran UKT pada semester berjalan.  Sementara untuk pekerja kasar, setahu saya bahasa “pekerja kasar” tidak dikenal dalam aturan honorarium. Yang ada adalah tenaga BLU. Semua tenaga BLU tetap menerima apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan SK Rektor,” pungkas Dr Khairil.

Sementara itu, dihubungi melalui whatsapp, Fajrianti Mansur D, Ketua HIMIP (2020-2021) mengatakan bahwa tujuan adanya tema diskusi terkait GMU tersebut, adalah HIMIP ingin menciptakan sebuah wadah diskusi bagi teman-teman mahasiswa.

“Karena melihat akhir-akhir ini banyak sekali tagar di media sosia mengenai penolakan membayar UKT, dan belum ada yang menginisiasi dalam diskusi online dengan menghadirkan pihak Universitas. Saya dan  teman-teman di dalam group GMU juga membahas hal ini. Saya pikir, bahwa hal ini perlu diskusikan agar setidaknya kita sebagai mahasiswa dapat menemukan sedikit titik terang terkait pembayaran UKT nanti. Dan Alhamdulillah pemateri kita waktu iut bisa memberikan saya beserta teman-teman diskusi sedikit gambarannya,” ucapnya. Sn

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here