FAPERTA Jalin Kerja Sama Bersama Dinas Pertanian Morut dan TPH Sulteng

Ket. Foto: foto bersama pihak Dinas Pertanian Morut dan Dinas TPH Sultengselepas penandatanganan MoU (Foto: Dok. Maemunah/Narasumber)

Fakultas Pertanian (Faperta), Universitas Tadulako (Untad), tanda tangani Memorandum ofUnderstanding (MoU), bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Morowali Utara, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (HTP) Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam mendukung Merdeka Belajar pada Senin (06/07), di Ruang Senat Faperta

Dekan Faperta, Dr Ir Muhardi MSi mengungkapkan bahwa, penandatangan MoU pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara baru pertama kalinya, dengan melakukan kerja sama formal dan penandatanganan MoU dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai perpanjangan masa dari MoU sebelumnya yang telah berakhir.

“Dalam naskah MoU ini kontennya masih bersifat umum, yaitu terkait kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sesuai tri dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jangka waktu kerja sama dan perpanjangan kerja sama. Selanjutnya dalam  implementasi MoU ini akan dibuat surat perjanjian kerja sama yang memuat pasal-pasal yang lebih rinci menyangkut nama kegiatan, waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan sebagainya,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa MoU amat berarti bagi kedua belah pihak karena naskah tersebut sebagai payung hukum atau landasan berpijak untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dikerjasamakan selama beberapa tahun ke depan.

“Terlebih bagi institusi fakultas yang sangat membutuhkan dokumen atau bukti kerja sama ini sebagai salah satu penilaian dalam assessment akreditasi prodi yang bernaung di bawah fakultas, meskipun masih harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerja sama yang lebih rinci dan bukti fisik lainnya,” katanya.

Dekan FAPERTA berharap agar kedepannya semakin banyak instansi, baik pemerintah maupun swasta, terutama perusahaan-perusahaan swasta besar yang mau bekerja sama.

Sementara itu, Dr Ir Maemuhan MP, menjelaskan bahwa dua hal yang melatarbelakangi adanya MoU dengan beberapa instansi, yaitu tuntutan kurikulum, dan persiapan implementasi program merdeka belajar.

“Karena tuntutan kurikulum untuk melakukan kegiatan akademik mahasiswa di luar kampus seperti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan sehingga membutuhkan pihak instansi baik dari pemerintah maupun swasta, serta dalam rangka persiapan implementasi program kemendikbud tentang merdeka belajar/kampus merdeka, dimana program ini salah satunya adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi,” jelasnya. Adr