Webinar Nasional Fakultas Hukum Angkat Isu Tentang Tantangan Hukum di Tengah Pandemi Covid-19

Ket. Foto: Suasana kegiatan webinar online melalui aplikasi meeting zoom (Foto: Rina/MT)

Fakultas Hukum (Fakum) Universitas Tadulako (Untad) gelar Webinar tingkat nasional ke 2 bertajuk “Tantangan Bagi Keilmuan Hukum dan Isu-isu Hukum pada Masa Pandemi Covid-19”, yang menghadirkan berbagai praktisi melalui aplikasi Zoom, pada Senin (22/06).

Webinar ini menghadirkan empat narasumber yaitu: Dr H Asril Sitompul SH MH Advocate and Law Concultant at Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) Bandung (The Function of Law in Development of Technology: Toward Industry 4.0), Dr Muhtadi SH MH Dosen Fakultas Hukum Unila (Menakar Urgensi RUU Haluan Ideologi Pancasila), Dr Firdaus SH MH Dosen Fakultas Hukum Untirta (Dimensi dan Karakteristik Ilmu Hukum dalam Pandemi Covid-19), dan Dr Rahmat Bakri SH MH Dosen Fakultas Hukum Untad (Dilema Antara Hak atas Informasi dan Perlindungan Privasi dalam Pandemi Covid-19). Dibuka langsung oleh Dekan Fakum Untad, Dr H Sulbadana SH MH. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti saat ini membutuhkan jawaban Hukum sebagai ilmu pengetahuan.

“Situasi yang tidak menentu dan ketidakpastian ini telah menyebabkan seluruh aspek kehidupan kita berubah secara total. Dan ketidakpastian ini harus dijawab oleh hukum sebagai ilmu pengetahuan untuk memberikan setidaknya suatu kepastian dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagai harapan di tengah ketidakpastian, hukum hadir sebagai sandaran untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia.

“Dalam rangka untuk memberikan harapan di tengah ketidakpastian akibat Covid-19 inilah maka hukum menjadi sandaran untuk memberikan pencerahan agar supaya hukum yang didalamnya itu mengandung kebenaran akan membawa kemaslahatan untuk umat manusia,” jelasnya.

Dalam materinya, Dr Asril menuturkan bahwa kecepatan perkembangan teknologi yang semakin pesat harus dijangkau oleh hukum apalagi di tengah pandemi Covid-19.

“Sekarang yang jadi masalah bagi kita tiba-tiba dalam kemajuan teknologi seperti ini, dunia dikejutkan oleh Covid-19. Pandemi ini mengubah cara pikir, cara kerja, cara berhubungan dan cara kita memandang menggunakan teknologi baru. Sehingga pertanyaanya sejauh mana hukum bisa menjangkaunya? Dan apakah pandemi Covid ini menjadi sebuah tantangan yang bisa mempercepat atau justru malah memperlambat. Itu yang harus kita perhatikan sebagai orang hukum,” tuturnya.

Sementara itu, pandangan Dr Rahmat terkait perlindungan privasi, menyampaikan bahwa harus ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah antara hak publik dan hak pribadi. Agar kedua privasi ini bisa terlindungi dan dijaga oleh Negara.

“Perlu diperhatikan bahwa ada pembatasan-pembatasan tertentu yang harus dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintah. Sehingga ada proporsionalitas antara hak atas informasi publik maupun hak atas privasi sehingga kedua hak ini bisa terlindungi dan bisa dijamin oleh Negara,” tutupnya. Rin

- A word from our sponsor -

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here